PRT Disiksa Istri, Jenderal Bisa Kena Getah

TEMPO.CO, Jakarta - Istri seorang pensiunan jenderal polisi dilaporkan pembantu rumah tangga atas dugaan penyiksaan dan penyekapan ke Kepolisian Resor Kota Bogor. Aktivis yang mendampingi korban dari LBH Keadilan Bogor Raya, Syamsul Alam Agus, mengatakan suami terlapor bisa ikut terseret karena melakukan pembiaran.

"Memang yang melakukan kekerasan adalah istrinya, tapi sebagai penegak hukum dan perwira tinggi, dia melakukan pembiaran ketika istrinya melakukan hal itu," kata Alam ketika dihubungi Tempo, Kamis, 20 Februari 2014. (Lihat: PRT yang Disiksa di Rumah Jenderal Sedang Hamil)

Alam mengatakan Yuliana Leiwer, pekerja rumah tangga asal Maluku Tenggara yang diduga menjadi korban penganiayaan, dipekerjakan oleh pasangan suami-istri berinisial MS. Alam mengatakan sang istri bernama Mutiara Situmorang dan sang suami Mangisi Situmorang.

"Suaminya Mangisi Situmorang, brigjen, mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri dan pernah menjadi Inspektur Pengawasan Daerah Bali," ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai identitas sang purnawirawan jenderal, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie tak mau menyebutkan nama jelas maupun posisi terakhir Brigjen MS. Ronny hanya mengatakan MS pensiun pada 2013 sebagai jenderal bintang satu dari korps Tribrata.

"Cukup saya sebutkan inisial saja karena belum jelas bentuk pidananya apa, kasihan kalau identitasnya diekspos dengan tidak seimbang," kata Ronny.

Alam mengatakan pada saat dilaporkan, pasangan suami-istri ini mempekerjakan 16 orang asisten rumah tangga. Para pekerja rumah tangga ini, kata Alam, sering tak diberi makan jika menurut sang nyonya melakukan kesalahan. Gaji para pekerja juga tak dibayar.

Sementara itu, Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pemilik rumah memang diketahui seorang perwira tinggi Polri, yakni Brigadir Jenderal Purnawirawan Mangisi Situmorang, dan tugas terakhir sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri. "Beliau sudah pensiun dan jabatan terakhir sebagai Kapuslitbang di Mabes Polri," ujarnya.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE | M SIDIK PERMANA

Terkait:PRT Disiksa di Rumah Jenderal, Human Trafficking?
Dua PRT Masih Berada di Rumah Jenderal
Kasus Penganiayaan oleh Istri Jenderal, 12 Saksi DiperiksaPolisi Usut Dugaan Penganiayaan di Rumah JenderalLagi, 3 Pembantu Dievakuasi dari Rumah Jenderal

Ini Peringatan Kulminasi Matahari di Bumi Khatulistiwa Salah satu fenomena saat kulminasi adalah telur bisa berdiri tegak.

VIVAnews - Wisatawan lokal dan mancanegara berduyun-duyun mendatangi Tugu Khatulistiwa di Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 23 September 2013. Mereka ingin menyaksikan peristiwa langka, yakni kulminasi matahari.

Terik panas matahari tak menyurutkan ribuan masyarakat untuk datang menyaksikan fenomena alam yang hanya terjadi dua kali dalam setahun yakni antara 21-23 Maret dan 21-23 September. Tepat pukul 11.35 WIB, bunyi petasan yang disulut sinar matahari menggunakan kaca pembesar (lup) meledak-ledak. Petasan ini menandai matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, kulminasi matahari.

Selain pertunjukan petasan, panitia juga mempertontonkan fenomena alam, yakni telur yang berdiri tegak. Selain itu, putaran air berlawanan dengan arah jarum jam.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji meminta fenomena alam yang istimewa itu tak hanya diperingati sekedar seremonial. Lebih lanjut, imbuhnya, fenomena itu harus digali dan dikaji mendalam karena para ahli belum berhasil mengungkapnya. 

"Di daerah lain sulit untuk membuat telur bisa berdiri tegak, tetapi di sini begitu mudah melakukannya," kata dia. Dia yakin, rahasia alam itu terungkap secara alamiah.

Titik kulminasi matahari merupakan fenomena alam ketika matahari tepat berada di garis khatulistiwa atau nol derajat. Pada saat itu posisi matahari akan tepat berada di atas kepala sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di permukaan bumi.

Pada peristiwa kulminasi tersebut, bayangan tugu akan menghilang beberapa detik saat diterpa sinar matahari. Demikian juga dengan bayangan benda-benda lain di sekitar tugu.

Tak banyak negara yang dilintasi garis khatulistiwa. Kalaupun ada, letaknya tidak berada di tengah-tengah kota. Kota Pontianak menjadi satu-satunya kota yang dilintasi garis khatulistiwa di antara negara-negara lainnya.

Tujuan wisata
Wali Kota juga meminta semua pihak yang bergerak di bidangpariwisata memanfaatkan fenomena alam kulminasi matahari di Pontianak tersebut. “Silakan menjadi penyelenggara. Pemkot hanya menjadi fasilitator saja. Ini dimaksudkan supaya semuanya sesuai keinginan dan kondisi pasar pariwisata yang ada,” katanya.

Selain itu, Sutarmidji juga sudah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menciptakan suatu alat atau model peraga supaya masyarakat bisa menyaksikan detik-detik kulminasi dengan mata telanjang lebih nyaman.

“Kalau alat yang ada saat ini hanya bisa disaksikan dari dua sisi. Seharusnya bisa disaksikan dari segala sisi sehingga semua bisa menyaksikan detik-detik matahari berkulminasi,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Pontianak akan menata kawasan Tugu Khatulistiwa menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang berkunjung dengan membangun taman. “Saya berharap ini menjadi salah satu aset wisata yang bisa menjadi unggulan di Kota Pontianak ini,” ujarnya.

Pemkot pun menampung ide-ide kreatif yang memiliki nilai jual, terutama dari kalangan muda. “Sehingga mereka bisa menjadikan keberadaan Tugu Khatulistiwa ini sebagai satu aset ekonomi yang perlu terus ditumbuhkembangkan,” katanya. (eh)

Konflik Kepentingan, Otto Hasibuan Mundur dari Tim Kuasa Hukum Akil Mochtar Jumat, 21 Februari 2014 | 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Otto Hasibuan memutuskan mundur dari tim kuasa hukum mantan Ketua Mahkamah Kontitusi, Akil Mochtar. Otto mengambil keputusan itu lantaran ia merasa memiliki benturan kepentingan. Pasalnya, ia juga kuasa hukum Khofifah Indar Parawansa. Benturan kepentingan ini terkait dengan sengketa Pilkada Jawa Timur yang ditangani Akil. 

"Setelah kemarin membaca surat dakwaan, ternyata KPK sudah mendakwakan Akil bersalah menerima janji dari Zainuddin, selaku ketua pemenangan Soekarwo. Menerima janji untuk mengalahkan Khofifah dengan tawaran uang Rp 10 miliar. Ini membuat posisi saya serba sulit," ujar Otto dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (21/2/2014). 

Otto menuturkan, di satu sisi, dia harus membela Akil. Namun, di sisi lain, dia harus membela Khofifah dengan berharap dakwaan itu benar sehingga Khofifah bisa dinyatakan pemenang dalam Pilkada Jawa Timur. 

Dengan posisi itu, Otto memutuskan mundur sebagai tim pembela Akil. Otto mengaku sudah menyampaikan keputusannya ini kepada Akil langsung. Akil, katanya, sempat tidak menerima pengunduran diri tersebut. 

"Saya jelaskan kalau saya tetap membela Akil, yang dia akan rugi, Khofifah juga akan rugi," imbuh Otto. 

Selain itu, Otto juga mengungkapkan posisinya sebagai Ketua Umum PERADI membuatnya harus memberikan contoh dalam menjaga kode etik advokat. Akhirnya, dengan penjelasan tersebut, Akil menerima pengunduran diri Otto. Menurut Otto, dirinya tidak akan mundur menjadi kuasa hukum Akil jika kliennya tidak ada kaitan dengan Pilkada Jawa Timur. 

Saat pertama kali diminta Akil menjadi kuasa hukumnya, Otto mengaku sempat bertanya apakah kemungkinan kasus ini akan terkait Pilkada Jawa Timur. Ketika itu, Akil menyatakan Pilkada Jawa Timur sama sekali tidak terkait. Pasalnya, Akil sudah memutuskan Khofifah menang dalam sengketa Pilkada Jawa Timur. Namun, setelah Akil tertangkap, rapat permusyawaratan hakim (RPH) memutuskan hal berbeda. MK memutuskan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf memenangi perkara itu. 

"Namun, semuanya sudah ditulis dalam dakwaan sehingga saya berkeyakinan kasus ini akan berlanjut ke sana. Jadi saya memutuskan untuk mundur," katanya. 

Di dalam surat dakwaan hakim yang disusun jaksa, Akil disebutkan menerima janji terkait 15 sengketa pilkada yang ditanganinya selama menjadi hakim konstitusi. Salah satu sengketa itu yakni Pilkada Jawa Timur yang diajukan oleh Khofifah Indar Parawansa. Di dalam perkara ini, Akil disebut menerima uang Rp 10 miliar dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali untuk mengalahkan Khofifah. 

Akan tetapi, Akil dalam berbagai kesempatan menyatakan di dalam rapat panel hakim, Khofifah yang akan memenangi sengketa itu. Setelah Akil ditangkap, MK menggelar RPH dan mengeluarkan putusan yang berbeda yakni menolak gugatan Khofifah dan memenangkan Soekarwo.

"Bu Mega Saja Diikuti Intel, Apalagi Jokowi" Alat sadap untuk mengetahui siapa tamu Jokowi, dan isi pembicaraan.

VIVAnews - Tiga alat sadap ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo. Tim internal PDI Perjuangan yang melakukan penyisiran menemukan alat itu disebar di tiga ruang berbeda.

Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku tidak heran dengan penemuan alat sadap itu. "Bu Mega saja diintelin, jadi nggak heran kalau di tempat Pak Jokowi ada alat sadap," kata Hasto di Gedung MPR/DPR, Kamis, 20 Februari 2014.

Hasto menilai penempatan alat sadap di kediaman kader potensial PDIP itu untuk mendapatkan informasi siapa saja yang bertemu dengan Jokowi. "Siapa (tamu) yang diterima, dan dibicarakan," ujarnya.

Ia menuturkan, jangankan Jokowi yang kader partai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saja pernah dikuntit intel saat Pemilukada di Bali. Intel itu, kata dia, masuk ke rombongan mobil Megawati, dan juga rumah Mega di Bali.

"Bukan curiga, tapi kami mengalami. Di Pemilukada Bali, ada intel yang masuk ke rombongan mobil Bu Mega. Pada saat itu Ibu cuma didampingi sekretaris beliau yang kebetulan perempuan. Untuk Pemilukada Bali saja itu dikerahkan, apalagi Pemilu Pilpres dan Pileg," ungkap dia.

Hasto menegaskan pihak yang bisa mengerahkan intelijen dan alat negara tidak banyak. Sebab dua unsur itu kebanyakan bagian dari pemerintah.

"Yang bisa mengerahkan alat negara itu siapa lagi kalau bukan pemerintahan. Apa kami di oposisi bisa mengerahkan itu?" katanya.

Penemuan alat sadap di rumah Jokowi disampaikan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan alat sadap itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi.

OC Kaligis Jadi Ketua Nasdem Provinsi Sulawesi Utara Pengacara kondang itu menjabat Ketua Nasdem Provinsi Sulut. ddd Kamis, 20 Februari 2014, 13:43

VIVAnews - Pengacara OC Kaligis pimpin Partai Nasional Demokrat Sulawesi Utara. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di provinsi tersebut.

Menurut OC, memimpin partai merupakan pengorbanan. Dia menyatakan siap berkorban demi restorasi, agenda yang diusung partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

"Saya tahu saya harus berkorban demi restorasi di tanah kelahiran saya ini," katanya.

OC Kaligis mengaku bersedia masuk partai itu bahkan menjadi ketua DPW karena menimbang Surya Paloh. Menurutnya, dia tak akan terlibat partai kalau bukan karena diminta Surya.

"Sebenarnya, saya tidak akan terima jabatan ini kalau bukan Surya Paloh sendiri yang meminta dengan memberi saya banyak pertimbangan khususnya tentang kepentingan rakyat sulawesi utara," kata dia.

OC menjabat jabatan itu menggantikan ketua sebelumnya, yakni Meydi R Sumerah. Meydi diminta menanggalkan jabatan itu agar lebih fokus dalam pencalonannya sebagai anggota DPR.

Laporan: Marwan Dias Aswan - tvOne Manado

Psikolog: Mengatasi Geng Motor Perlu Ketegasan

Jakarta, – Berbagai macam tindakan kekerasan dan kriminalitas sudah semakin memprihatinkan dengan adanya geng motor. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian membuat geng motor semakin brutal dan meresahkan masyarakat. Padahal peran kepolisian adalah sebagai pengayom keamanan.

Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia mengatakan, kepolisian tidak seharusnya melakukan pembiaran pada geng-geng motor. Polisi harus berani bertindak tegas dan represif pada kelompok yang sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal.

“Kalau yang bertindak kriminal harus tegas. Jangan kasih toleransi pada anggota geng motor yang bertindak kriminal,” tutur Muluk, di Jakarta.

Aksi dan tindakan geng motor akhir-akhir ini sudah membuat masyarakat resah. Sudah terjadi beberapa kasus keributan yang melibatkan sejumlah geng motor hingga menimbulkan korban jiwa.

Menurut Muluk, kondisi semacam ini berawal dari kegiatan anak remaja yang berkumpul satu sama lain. Lantaran tidak ada kegiatan, mereka mulai dengan adu balap motor liar di jalanan.

Aksi balap motor liar akhirnya berkembang pada tindakan kriminalitas seperti pemalakan dan perampokan skala kecil. Bila aksi semacam ini tidak ditanggapi serius maka akan beralih pada masalah yang lebih besar.”Ini soal pembiaran yang terus-menerus,” katanya.

Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi semacam ini adalah melakukan sikap represif dengan melakukan penyitaan motor yang digunakan. Motor bisa ditahan bila tertangkap saat balapan liar.

Ketegasan yang sama perlu diterapkan pada kasus tindakan kriminal melalui proses hukum.

Kedua, sikap preventif atau pencegahan, bisa dilakukan dengan cara melakukan identifikasi pada setiap geng motor yang ada.

Ketiga, perlu juga pihak terkait memfasilitasi penyaluran keinginan mereka dengan membuat sebuah perlombaan yang legal.

“Buatlah kompetisi-kompetisi balap pemula dan sebagainya,” katanya.

Referensi : psikologizone.com

- See more at: http://psikologi.psikomedia.com/read/Psikologi-Perkembangan/27761/psikolog--mengatasi-geng-motor-perlu-ketegasan/#sthash.8ZY5SvFH.dpuf

Awas! Uang Palsu Marak Beredar Jelang Pemilu

JAKARTA, TRIBUN -- Jelang Pemilu 2014, peredaran uang palsu diperkirakan akan kembali marak, menyusup di sela beragam transaksi terkait pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan dan pemenangan dalam pesta demokrasi itu.

"Awas, jelang Pemilu Legislatif atau Pemilu marak uang palsu. Bank Indonesia Malang, siap mengantisipasi peredaran uang palsu yang diduga akan marak beredar di momentum Pemilu 2014," kata Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Malang, Dudi Herawadi, Senin (10/2/2014), di Kota Malang, Jawa Timur.

Menurut Dudi, BI akan gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat guna mencegah peredaran uang palsu tersebut.

"Kami sudah mulai melakukan sosialisasi antisipasi peredaran uang palsu itu sejak minggu ini," kata dia.

Dudi mengatakan berdasarkan data selama ini, peredaran uang palsu tercatat meningkat tajam setiap kali pesta demokrasi digelar.

Peningkatan tajam itu, ujar dia, diperkirakan terkait dengan peningkatan transaksi untuk kebutuhan pemenangan pemilu.

"(Dan) karena masyarakat masih belum tahu jelas uang asli atau tidak." Masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah, kata Dudi, mayoritas masih belum bisa membedakan mana uang asli dan palsu.

Jatim Paling Banyak Beredar Uang Palsu 20 February 2014 19:08 WIB

Jakarta–Maraknya uang palsu yang beredar di tengah masyarakat, membuat Bank Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terus berupaya meminimalisir persoalan tersebut dengan melakukan penyidikan yang lebih dalam lagi.

Pasalnya, di Pulau Jawa merupakan daerah yang paling marak beredar uang palsu. Hal ini ditunjukan sesuai dengan data BI dan Bareskrim Polri yang menyatakan di Jawa Timurlah porsi yang paling besar atas banyaknya peredaran uang palsu yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Hal tersebut seiring dengan pemusnahan uang palsu yang dilakukan oleh BI dan Bareskrim Polri, bahwa sebanyak 135.110 lembar uang palsu telah disita dan dihancurkan di laboratorium Bank Indonesia yang berada di Thamrin, Jakarta.

“Yang dominan itu ada di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur 22,5%, Jawa Barat 15,23%, Jawa Tengah 13,9%, Jogjakarta 20,30% dan Jakarta sendiri sebanyak 20,7%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan, di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2014.

Singapura Larang KRI Usman-Harun Melintas, Pemerintah Diminta Putus Kerja Sama Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merespons tegas tindakan Pemerintah Singapura yang melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura. Tindakan tegas diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia.

"Indonesia bisa membalas dengan melarang kapal berbendera Singapura lewat perairan Indonesia. Apa urusan Singapura melarang-larang?